www.Teropongsultra.com Kendari - Beberapa lembaga swadaya masyarakat soroti peroses penunjukan langsung yang di nilai tidak sesuai mekanisme oleh PLN Kendari atas kegiatan proyek PP yang di ketahui menelan anggaran puluhan miliar rupiah, di sepuluh titik wilayah sultra.
dari ke10 wilayah se - sulawesi tenggara yang kecipratan anggaran tersebut hanya kendari yang tidak melakukan proses tender atau lelang.
oleh sumber kepada awak media ini mengatakan, seharusnya pihak PLN kendari melaksanakan lelang atas
proyek yang di maksud apa lagi anggaranya bersumber dari Apln.
proyek yang di maksud apa lagi anggaranya bersumber dari Apln.
lanjutnya pada prinsipnya setiap perusahaan yang bernaung di bawah BUMN harus melakukan lelang pekerjaan, akan tetapi hal demikian tidak di indahkan oleh PLN kendari.
menurutnya surat edaran dari pimpinan PT PLN sultan batara makasar yang menaungi proyek suda jelas, meminta agar proses pelelangan proyek PP di percepat bukanlah penunjukan langsung seperti apa yang terjadi sekarang.
di tambahkanya perlu di ketahui juga , sarat utama sebuah perusahaan non lokal masuk ke daerah lain, terlebih dahulu Harus memiliki ijin sevice area di mana seharusnya mereka mengantongi ijin PJTK akan tetapi setelah di kroscek ke dinas terkait ternyata izin tersebut tidak pernah ada.
pimpinan PLN sultra kepada awak media ini membantah keras tudingan tersebut menurutnya dari segi nilai saja mereka suda salah yang sebenarnya nilainya adalah 34,7 miliar bukan 82 miliar seperti apa yang mereka tudingkan dan itu yang ada di kontrak kami.
dan mengenai lelang itu menggunakan kepdir 620 dan perubahanya di mana di situ menyebutkan, saya di berikan kewenangan tiga, yakni memilih terbuka, terbatas, dan kompetisi. nah kompetisi itu adalah penunjukan langsung ke anak perusahaan atau traviasi dan itu boleh ujarnya. jadi proses itu yang saya gunakan.
masalah Pjtk seperti apa yang di pertanyakan pihak kami di rk suda lengkap semua berbadan hukum dan PT Haliora itu sendiri kedudukanya bukan hanya di kendari saja akan tetapi di seluruh indonesia.
di tegaskanya masalah site manager area, di rks kami tidak menuntut itu, 620 tidak menuntut hanya saja dia harus punya tempat atau kedudukan, dan di sini mereka punya ujarnya ( grz )
Post a Comment