 |
| Ketgam: Massa Aksi |
Teropongsultra.com - KENDARI. ratusan massa dari 23 LSM yang tergabung dalam Konsorsium LSM - Sulawesi Tenggara kembali gelar aksi unjuk rasa jumat 19/8 2016 .
Ratusan massa, yang sebelumnya hendak menggelar aksi unjuk rasa pada acara pemancangan tiang pertama pembangunan Jembatan Bahteramas yang di hadiri oleh Sekjen Kementrian Pu dan Perumahan rakyat, harus tertunda akibat mendapat halangan oleh barikade polisi yang sebelumya telah standby di depan polsek kemaraya kendari.
Tak bisa menembus Barikade Kepolisian, ratusan massa kemudian berorasi di depan Polsek. dalam orasinya " sebagai Instansi Pemerintah yang selama ini menggelola anggaran pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) BWS IV Sultra, harusnya terbuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan baik itu dalam perencanaan , pelaksanan kegiatan sehingga hasil yang di capai sebagai mana yang telah di amanahkan oleh Konstitusi. bukan justru menutup diri ucap orator.
Sesaat dalam orasinya, tiba tiba beberapa utusan yang mengaku dari kementrian Balai jalan hadir untuk mendengarkan dan mempasilitasi aksi massa hari ini, namun di tolak oleh mereka massa (red) bukan kalian yang kami butuhkan ini tidak nyambung, ini di politisir teriak massa.
Usai melakukan aksi di depan Polsek kemaraya, massa kemudian berbalik menuju kantor BWS IV, guna melakukan aksi lanjutan . dalam orasinya di BWS "Mauliddin yang bertindak sebagai jenderal lapangan menegaskan bahwa keberadaan Balai Besar Sungai, adalah benar - benar hanya mementingkan kepentingan segelintir orang saja ini di buktikan dengan ketatnya pengamanan di kantor tersebut ada apa dengan BWS ucap Mauliddin.
Berdasarkan data dan informasi, yang kami himpun, kuat dugaan beberapa proyek pekerjaan terindikasi telah terjadi penyelewengan di antaranya" peningkatan sumur eksplorasi sumur air tanah dan peningkatan saranan dan prasarana jaringan irigasi air tanah yang tersebar di sultra tahun anggaran 2015 di wilayah konawe selatan dengan total anggaran Rp 11, 5 miliar sampai saat ini terbengkalai dan tidak berpungsi hingga tidak dapat di manpaatkan oleh masyarakat
Kemudian pembangunan embung ngapaha di konsel tahun anggaran 2013 yang lokasinya masuk dalam wilayah pertambangan PT Infhis Deco hal tersebut tidak memenuhi syarat wilayah di karenakan bangunan milik pemerintah berada dalam wilayah swasta dan di sisi lain daerah tersebut tidak terdapat sumber air serta jaringan irigasi.
Serta biaya pembebasan tanah yang di anggarkan pada tahun 2013 sebesar Rp 849.999.000 hingga saat ini tidak jelas peruntukanya dan pada tahun 2015 kembali di alokasikan sebesar Rp 3.514.400.000. untuk pembebasan tanah bendungan pelosika kab konawe namun hingga kini belum terealisasikan hal ini sesuai hasil wawancara masyarakat sekitar.
Dan pemeliharaan jaringan irigasi tahun anggaran 2013 sebesar 11 miliar , tahun 2014 sebesar Rp 20 miliar , tahun 2015 sebesar Rp 31 miliar lebih di anggap tidak efektip karna kegiatanya hanya sebatas pembersihan dan tidak ada kegiatan konstruksi ringan sehingga tidak ada kesesuaian antara Nilai anggaran dan hasil pekerjaan.
Massa kemudian mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar mencopot Ir H. supardji dari jabatanya sebagai kepala Balai. juga mendesak Kajati , Kapolda sulawesi tenggara untuk melakukan penyelidikan dan penjidikan atas berbagai indikasi penyelewengan yang terjadi di Balai Wilayah Sungai usai melakukan orasinya, massa kemudian membubarkan diri. (tim )
Post a Comment