Evaluasi 2 Tahun Kinerja Jokowi-JK, Ketua Umum HMI Cabang Kendari Instruksikan Seluruh Kader Turun Kejalan

Ketgam : Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Muhamad Ikram Pelesa

teropongsultra.com - Jakarta (18/10). Pasca Penetapan Ketua Umum HMI cabang kendari oleh PB HMI pada Rapat Harian beberapa Minggu yang lalu. Ketua Umum HMI Cabang Kendari Muhamad Ikram Pelesa, Langsung menginstruksikan seluruh kader untuk turun kejalan dalam mengevaluasi Kinerja 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi - Jk tepat pada tanggal 20 Oktober nanti .

Menindak lanjuti hasil Pertemuan Ketua Umum Organisasi Kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus (PB HMI, PB PMII, PP GMNI, PP PMKRI, PP GMKI, DPP IMM, PP KAMMI, PP KMHDI, PP HIKMAHBUDHI, PB HIMMAH, EN LMND dan PB PII‎) di Jakarta, beberapa hari yang lalu (11/10/2016).

Ketua HMI Cabang Kendari Muhamad Ikram Pelesa melalui releassenya, mengatakan akan menginstruksikan kepada seluruh kader untuk turun berdemonstrasi pada tanggal 20 Oktober nanti, menurutnya selama dua tahun Kepemimpinan Jokowi-JK hampir tidak ada sorotan mengenai kebijakan yang diambilnya. Padahal, realita pemerintahan saat ini sangat jauh dari janji-janji politik Jokowi-JK yang disampaikan saat kampanye Pilpres tahun 2014.

“Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi PB HMI, HMI Cabang Kendari ingin mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK agar segera berbenah. Sebab, janji-janj yang disampaikan Jokowi-JK saat kampanye dipilpres lalu telah jauh melenceng dengan implementasinya saat ini".

Muhamad Ikram Pelesa juga menyebutkan beberapa point dari grand Issue yang menjadi sorotan HMI dari evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK diantaranya, Persoalan Hukum : Komitmen pemerintah dalam menjalankan undang-undang masih rendah, Pemerintah banyak mengintervensi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Penegakan hukum yang tebang pilih, Penuntasan kasus–kasus korupsi besar yang jalan di tempat, seperti BLBI, Century, suap Reklamasi, dll.

Persoalan Ekonomi : Pertumbuhan ekonomi yang melambat, Harga komoditas unggulan yang melemah seperti: sawit, karet, dan batubara, Membanjirnya produk–produk impor dari Tiongkok yang bisa merugikan sektor produksi dalam negeri, Tumpang tindihnya kebijakan pemerintah mengenai ikan tangkap, Belum efektifnya 12 paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK, Tax amnesty yang salah sasaran.

Persoalan Agraria : Konflik agraria yang masih terjadi antara rakyat dan pemilik modal. Reforma agraria yang dicanangkan pemerintahan jokowi belum menyentuk akar permasalahan yaitu struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria yang tidak adil.

"Dari sederet dosa-dosa Jokowi-JK terhadap bangsa indonesia, mendorong HMI bersama organisasi kelompok cipayung untuk menyatukan tekad bergerak bersama rakyat mengingatkan rezim yang sedang berkuasa bahwa negara dalam ambang bahaya dan harus segera diselamatkan." Tutupnya. (Tim/TS02)