Ketum HMI Cabang Kendari Minta Presiden Putuskan Hubungan Diplomatik Dengan Myanmar

Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Muhamad Ikram Pelesa (Istimewah)

teropongsulra.com - Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia dinilai tidak tegas terkait persoalan Hak Azasi Manusia yang menimpa Etnis Rohingya dinegara Myanmar. Indikasinya, hingga saat ini Presiden Joko widodo belum berkomentar terkait tragedi pembantaian etnis dinegara itu.

Tragedi kemanusian yang tidak beradab terus terjadi dinegara Myanmar terkait dengan etnis Rohingya. Tentu ini sangat bertentangan dengan sistem dinegara Myanmar yang mengaku telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel Perdamaian Aung San Syu Kyi sebagai ikon.

Ketua Umum HMI Cabang Kendari Muhamad Ikram Pelesa dalam releasse yang kami terima mengatakan pada faktanya, Myanmar telah menjadi negara niradab dengan melakukan pembiaran bahkan diduga dengan sengaja melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya. Indonesia sebagai negara yang mengusung rasa kemanusian yang adil dan beradab, serta mengedepankan hak asasi manusia (HAM) dinilai perlu bersikap terang dan tegas terhadap persoalan rohingya. Olehnya itu pihaknya meminta Presiden Jokowidodo agar segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar

“Saya mendesak Pemerintah Indonesia untuk mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar dan meminta Duta Besar Myanmar segera meninggalkan Indonesia segera,” ujar Ikram, Senin (28/11).

Dia menyebut apa yang dilakukan Pemerintah Myanmar sangat tidak mencerminkan negara beradab dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia yakni Pancasila. Menurut Mantan Presma STIKES Mandala Waluya ini, pengusiran Duta Besar Myanmar penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia sikap tegas Indonesia terhadap negara yang mengabaikan HAM dan niradab dengan melakukan pembantaian etnis.

“tragedi kemanusiaan yang terjadi dinegara myanmar sangat tidak mencerminkan sebagai negara beradap dan ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar indonesia. Pemerintah harus segera memutuskan hubungan Diplomatik kepada negara-negara yang mengabaikan HAM terkhusus Negara Myanmar” Tutupnya (TS02)